RAPAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SAKIP Website Pengadilan Agama Pelaihari

website Pengadilan Agama Pelaihari memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas. silahkan blok tulisan. agar kami dapat membacakannya   Click to listen highlighted text! website Pengadilan Agama Pelaihari memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas. silahkan blok tulisan. agar kami dapat membacakannya Powered By GSpeech
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech

Seputar Peradilan

RAPAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  DAN SAKIP

WhatsApp Image 2022 12 21 at 9.50.38 AM 1

Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Pelaihari, Senin (19/12/2022) dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Surat Ketua PTA Banjarmasin perihal penyampaian Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan dokumen SAKIP, maka dari itu Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan  dan SAKIP PA Pelaihari melakukan Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi KInerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

WhatsApp Image 2022 12 21 at 9.50.42 AMWhatsApp Image 2022 12 21 at 9.50.43 AM

Kegiatan tersebut yang dipimpin oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama PelaihariHj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H., Wakil Ketua Mawardi, S.Ag.,M.H.I.,. serta Bapak dan Ibu Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag.

WhatsApp Image 2022 12 21 at 9.50.43 AM 1WhatsApp Image 2022 12 21 at 9.50.45 AM

Ketua PA. Pelaihari menyampaikan dalam surat Sekretaris MA RI bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan kinerja instansi pemerintahan, maka empat lingkungan peradilan untuk Menyusun dokumen sbb:

  1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
  2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 -2024
  3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, 2023 dan 2024
  4. Dokumen perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan 2023
  5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023
  6. Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKjIP) Tahun 2022

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech