Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi di Pengadilan Agama Pelaihari

Hasil penandatanganan piagam pencanangan pembangunan wilayah bebas korupsi dan bersih melayani. [Foto: Bagus]

Pelaihari | pa-pelaihari.go.id

Semakin berkembangnya pelayanan kepada masyarakat terkait kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari, maka harus beriringan dengan rasa kepuasan masyarakat yang dilayani salah satunya terhadap pelayanan yang menyangkut biaya dalam berperkara. Pemahaman kepada masyarakat terkait biaya yang dikeluarkan harus dijelaskan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan yang mendasarinya, sehingga tidak ada persepsi dimasyarakat yang menyesatkan terhadap biaya yang mereka keluarkan selama proses sidang.

Berangkat dari keinginan tersebut maka Pengadilan Agama Pelaihari telah mencanangkan Zona Integritas Bebas Korupsi dan Bersih Melayani, bertepatan hari Rabu Tanggal 13 Desember 2017 di Ruang Aula atau Sidang Utama Pengadilan Agama Pelaihari. Dalam kesempatan tersebut berhadir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Bupati Tanah Laut, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari, Perwakilan dari Polres Tanah Laut dan beberapa undangan dari instansi lain seperti Kementerian Agama dan Dinas Dukcapil Tanah Laut.

Hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. [Foto: Bagus]

Acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan beberapa sambutan, dalam sambutan pertama diberikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. yang mengatakan di hadapan para undangan bahwa pencangan zona integritas bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani tersebut sebenarnya sudah telah lama diterapkan kepada aparat bawahannya seperti tidak ada pungli dan calo perkara, hal yang disampaikan beliau senada dengan yang disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada sambutan kedua, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Dr. H. Muhammad Sholeh, S.H., M.Hum. memberikan penegasan tegas kepada aparat bawahan beliau bahwa apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Penandatanganan piagam oleh Ketua PA Pelaihari, Bupati Tanah Laut, Ketua PN Pelaihari, Kapolres, dan Kajari. [Foto: Bagus]

Sebagai sambutan penutup oleh Bupati Tanah Laut Bapak H. Bambang Alamsyah, dalam sambutannya beliau sangat berterimakasih terhadap pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Pelaihari salah satunya pelayanan dalam sidang terpadu sehingga masyarakat dapat melengkapi dokumen kependudukannya, sebagai pemerintah daerah beliau juga berjanji akan memberikan support atau dukungan penuh terhadap Pengadilan Agama Pelaihari dalam melayani masyarakat Tanah Laut, janji yang pernah beliau sampaikan adalah memberi bantuan terhadap prasarana halaman kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan pengerasan aspal, setelah sebelumnya memberikan bantuan mobil operasional Daihatsu Terios yang dipergunakan untuk sidang keliling dan terpadu di beberapa daerah kecamatan di Tanah Laut. Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan dalam bingkai bersama antara unsur pimpian yang hadir pada acara tersebut.